LATAR BELAKANG
Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan
wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan yang semula
bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Penerapan desentralistik
pengelolaan pendidikan adalah dengan diberikannya wewenang kepada sekolah untuk
menyusun kurikulum. Hal itu juga mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pasal 3 tentang
fungsi dan tujuan pendidikan nasional serta pasal 35 tentang Standar Nasional
Pendidikan. Selain itu juga adanya tuntutan globalisasi dalam bidang pendidikan
yang memacu keberhasilan pendidikan nasional agar dapat bersaing dengan hasil
pendidikan nnegara-negara maju.
Desentralisasi pengelolaan pendidikan yang diharapkan dapat
memenuhi kebutuhan dan kondisi daerah perlu segera dilaksanakan. Bukti nyata
dari desentralisasi pengelolaan pendidikan ini adalah diberikannya kewenangan
kepada sekolah untuk mengambil keputusan berkenaan dengan pengelolaan
pendidikan termasuk didalamnya pengelolaan kurikulum baik dari segi penyusunan
maupun segi pelaksanaan di sekolah.
Keberagaman pengembangan Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tetap mengacu pada standar nasional pendidikan
untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar Nasional
Pendidikan yang terdiri atas standar isi, proses, standar kompotensi kelulusan,
tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan
penilaian pendidikan. Dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut,
standar isi dan standar kompotensi kelulusan merupakan acuan utama bagi satuan
pendidikan dalam pengembangan kurikulum.
EmoticonEmoticon